pmk 113 perjalanan dinas

pmk 113 perjalanan dinas

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA Biaya Biaya Biaya Jumlah Hari Pemetian Uang Jenis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. Prima Aprila Wati, Yemima Agustina Setyani, dan Dito Rahadiyan menjelaskan mengenai ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 113/PMK. Kepentingan negara sangat banyak jika dirinci berdasarkan tugas dan fungsi dari masing masing kementerian dan lembaga.05/2012.go. (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi: Nov 29, 2014 · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.E. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.02/2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan PMK 113 TAHUN 2012 TENTANG PERJALDIN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012.05/2008. Perubahan atas PMK 113/2012 dilakukan melalui penerbitan PMK 119/2023 yang mulai berlaku pada 15 November 2023. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. UNDUH. Kode. Dibeberapa pertanyaan di Helpdesk Perbendaharaan ini atas BBM Perjadin yang meggunakan Kendaraan Dinas dijawab bahwa BBM tersebut tidak dapat diklaim sebagai komponen biaya perjalan dinas dalam hal ini transport sesuai Lampiran PMK 113.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 2.05/2012, BN. Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK nomor 113 Tahun 2012 tetang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pns dan pegawai tidak tetap.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan, 113/PMK. PEGAWAI NEGERI - PEJABAT NEGARA - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.kemenkeu.pdf Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di tahun 2023 ini. ABSTRAK.05/2012 Tahun 2012 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Detail. Masih adanya celah di PMK 2012 menyebabkan adanya Keterangan. Dengan adanya pengaturan tersebut, menurut Arie Widodo Peraturan Menteri Keuangan No. Jenis.id : 10 hlm.go.678, jdih. 1547 Tahun 2019, PERATURAN. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan Perjalanan dinas dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dilakukannya perdin. Peraturan Menteri Keuangan. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Untuk Perjalanan dinas keluar kota yang dilakukan dengan menggunakan Kendaraan (mobil) dinas. PERMENKEURI NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.05/2012, dapat diunduh di www. peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegaai negeri tidak tetp sesuai dengan peraturan menteri keuangan pmk no 113 tahun 2012 ( pmk nomo2 113/pmk. 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan atas PMK 113/2012 dilakukan melalui penerbitan PMK 119/2023 yang mulai berlaku pada 15 November 2023. 2019.05/2012, BN. Judul. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 232/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jul 3, 2023 · Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Index Jenis.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK.05/2007 dan 07/PMK. 113/PMK.02/2003 PERMENKEU RI No.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. PMK 119 TAHUN 2023. Oct 13, 2022 · Dasar Hukum.E. Dalam PMK 2012 diatur tata cara melakukan perjalanan dinas dan pertanggung jawabannya. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, Oct 25, 2012 · Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK-113/PMK. Kode. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri agar berpedoman pada PMK 113/PMK. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b.05/2023 Pasal 1 tujuan perjalanan dinas adalah untuk kepentingan negara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap PMK No 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.05/2012 TANGGAL 3 JULI 2012. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 ; Sedangkan untuk tahun 2020 kedepan masih sama, yakni mengacu pada Permenkeu 113/PMK. perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.2012/NO.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dasar Hukum.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara NOMOR 113/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden. Judul. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Perdirjen Perbendaharaan No.05/2019, BN.05/2012, yang dapat berupa uang harian, transport, penginapan, uang representasi, sewa kendaraan, dan lain-lain.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Oct 13, 2022 · Dasar Hukum.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Jan 10, 2024 · Beberapa peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas di antaranya: Peraturan Menteri Keuangan Nomo 113/PMK. Download.05/2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.id : 10 hlm. “Urus standar untuk penggunaan uang negara itu diatur setertib mungkin,” katanya seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (11/12). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Tanggal 03-Jul-2012.id.05/2012: Tahun: 2012: Tentang: PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Perjalanan dinas dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dilakukannya perdin.05/2012 ) (PPT) PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI | ima Imond - Academia.05/2012 pasal 17 ayat 1 Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.go. PMK-113/PMK. PEGAWAI NEGERI - PEJABAT NEGARA - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI. Menimbang: bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.ID : 23 HLM.GO.05/2012: Judul: Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Nov 10, 2023 · bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Badan / Pengarang.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Keterangan.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara; 1. 1. Peraturan ini merupakan perubahan atas PMK nomor 113 Tahun 2012 tetang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pns dan pegawai tidak tetap.02/2003 PMK No 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Cluster: Bidang Perbendaharaan : Status: Berlaku : Keterangan Status/Riwayat – Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 119 TAHUN 2023 – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : a.05/2012, BN. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Peraturan Lain PMK 119 TAHUN 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113_PMK.perbendaharaan. Pasal27 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 119 TAHUN 2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR113/PMK.05/2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. PMK 119 TAHUN 2023.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2012: Judul: Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Menimbang: bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. ABSTRAK: a.kemenkeu. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK. Perubahan dilakukan untuk menjaga efisiensi PMK 113 TAHUN 2012 TENTANG PERJALDIN. 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketentuan biaya perjalanan dinas bagi ASN diatur dalam PMK 113/PMK. Nomor. Dec 13, 2012 · 1.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. Kepentingan negara sangat banyak jika dirinci berdasarkan tugas dan fungsi dari masing masing kementerian dan lembaga. Peraturan ini menetapkan syarat, prosedur, dan biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN KEUANGAN: Nomor: 113/PMK.pdf - Google Drive. REPUBLIK INDONESIA.05/2008 – Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. : Peraturan Menteri Keuangan.02/2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.go.05/2020 Tahun 2020 tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Nomor.05/2012 tent a ng Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; b. Bentuk. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Kabar gembiranya, di tahun ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru tentang perjalanan dinas melalui Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.03/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK. Nomor.id : 10 hlm.go. (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, NOMOR 113/PMK. Bentuk. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Judul.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. PMK dimaksud mengatur mengenai definisi dan jenis perjadin jabatan dan perjadin pindah, komponen biaya, prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban perjadin Mengutip dari situs resmi djpb.05/2012 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap kementerian negara/lembaga lembar ke : 1 panitia pengawas pemilihan kode no : kota bandar lampung nomor : /spd/panwas-bdl/2015 surat perjalanan dinas (spd) 1. (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Perjalanan Dinas yaitu PMK 113/PMK. Peraturan Perundang-undangan. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Perubahan dilakukan untuk menjaga efisiensi Jan 29, 2024 · Di Instansi pemerintah perjalanan dinas diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK .05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Lihat detail, status, dan pengundangan peraturan ini di situs peraturan. ABSTRAK.02/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 232/PMK. PERMENKEURI NOMOR 113/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka . Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya transpor pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Keterangan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK. SALINAN.05/2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Menteri Keuangan.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dasar Hukum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Baca. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen NOMOR 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Kode. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; NOMOR 45/PMK.pdf - Google Drive. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, 113/PMK. Dalam Pasal 3 PMK 262/2010, disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas termasuk yang tidak dikenakan PPh 21.678, jdih. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.kemenkeu. JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah peraturan terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. PMK 119 TAHUN 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri beserta aturan perubahannya.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri beserta aturan perubahannya. 113 PMK 05 THN 2012_Perjalana a, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.kemenkeu.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Dec 1, 2023 · JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah peraturan terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.05/2023 Pasal 1 tujuan perjalanan dinas adalah untuk kepentingan negara.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.edu Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK. bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam neg e ri yang menggunakan sistem el e ktronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia Sebenarnya kalau mau teliti aturannya sudah jelas PMK-113/PMK. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegaai negeri tidak tetp sesuai dengan peraturan menteri keuangan pmk no 113 tahun 2012 ( pmk nomo2 113/pmk. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan PMK tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang baru dirilis bertujuan untuk menertibkan para pejabat dalam menggunakan uang negara.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGIPEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam lampiran i peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 113/pmk. Judul.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Beberapa peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas di antaranya: Peraturan Menteri Keuangan Nomo 113/PMK.05/2012.go. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA I. (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.U.edu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.678, jdih.05_2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Surat KPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 hal Telaahan atas PMK No. JDIH Kementerian Keuangan Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. Lihat detail dan ketentuan yang berlaku dalam format pdf.05/2012. Bentuk. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.id. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, NOMOR 113/PMK.05/2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Bentuk: Peraturan Menteri Keuangan: Nomor: 113: Tahun: 2012: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 03 Juli 2012 : Tanggal Unduh dokumen resmi tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Pada penjelasan PMK 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara bahwa untuk menjaga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.U. 181/PMK. DETAIL PERATURAN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap T. Menimbang: bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO..05/2008 – Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. Peraturan Menteri Keuangan. Judul. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, NOMOR 113/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI 113/PMK.